DepokNews- Wakil Ketua DPRD Kota Depok, M. Supariyono menyayangkan
langkah Pemkot Depok menggusur PKL yang berjualan sepanjang Jalan
Boulevard GDC pada Minggu pagi, beberapa waktu lalu.
Ia pun meminta agar Pemkot Depok lebih kreatif dan hadir di tengah-tengah PKL tersebut.
“Selaku wakil rakyat saya sangat menyayangkan adanya penggusuran
tersebut,” kata Supariyono.
Ia menyebut tindakan ini sebagai tindakan yang kurang kreatif. Karena,
Pertama jumlah PKL yang berdagang di sana tidak sedikit. Bahkan,
sepengetahuan mantan Ketua DPD PKS Kota Depok ini, jumlah pedagang
mencapai 1.000 lapak.
Supariyono mengkalkulasi perputaran uang di sana, seandainya rata-rata
satu pedagang mendapat keuntungan Rp200 ribu pada hari itu, maka ada
keuntungan sekitar Rp200 juta dalam satu Minggu, atau Rp800 juta
sebulan dan Rp9,6 miliar setahun.
“Keuntungan tesebut, merupakan sesuatu yang sangat berarti dalam
meningkatkan pendapatan warga Kota Depok,” tuturnya.
Kedua, sambung Supariyono yang juga menjabat Ketua Bidang Ekonomi,
Industri, Teknologi dan Lingkungan Hidup (Ekuintek LH) DPW PKS Jabar
ini, tindakan penggusuran PKL tersebut dapat membunuh jiwa enterpreneur mereka .
“Wirausaha adalah pekerjaan yang tidak mudah dan sangat beresiko
karena itu Menunbuhkan jiwa wirausaha satu orang saja rasanya sangat
sulit. apalagi membangun 1000 wirausahawan. Padahal, perlu waktu dan
biaya besar untuk membangun 1000 orang berjiwa wirausaha,” tegasnya.
Ketiga, lanjut Supariyono, penggusuran tersebut bertentangan dengan
jargon walikota yaitu friendly city atau kota yang ramah yang salah
satunya adalah ramah terhadap pelaku usaha kecil.
Keempat, sebentar lagi di kawasan itu akan dibuka alun akun yang
diharapkan jadi tempat berkumpulnya keluarga, tempat berkumpulnya
komunitas-kominitas kreatif. Ia mengaku agak khawatir orang tidak mau
datang ke tempat itu, karena tempatnya jauh dari pusat kota dan sepi.
“Kalau itu sampai terjadi, maka anggaran yang hampir Rp200 miliar akan
mangkrak, untuk menghidupkan alun-alun diperlukan support kegiatan
yang akan meramaikan kawasan tersebut dan pasar hari minggu pagi
seharusnya dapat dijadikan pendukung keberadaan alun-alun,” katanya.
Supariyono menambahkan, mungkin pemerintah menilai keberadaan mereka
mengganggu kelancaran lalu lintas, membuat kotor dan merusak taman.
Namun, yang menjadi pertanyaannya adalah, kenapa mereka tidak tertib,
kotor dan merusak taman.
“Ini karena pemerintah tidak hadir di tengah-tengah mereka,
pemerintah hanya ada di hari Senin sampai Jumat, pemerintah tidak ada
hari Sabtu dan Minggu bagi mereka,” bebernya.
Untuk itu, ia meminta agar pemerintah bisa memfasilitasi dengan
membelikan mereka tenda yang seragam sehingga tampak rapi, menata
mereka sehingga tidak semrawut dan menjadikan kegiatan mereka menjadi
salah satu pariwisata belanja warga Kota Depok.
Supariyono pun berharap pemerintah melaui Dinas Perindustrian dan
Perdagangan (Disdagin) Kota Depok dapat meninjau kembali keberadaan
pasar hari Minggu pagi di kawasan GDC.
“Undang perwakilan pedagang, undang pengelola GDC, undang perwakilan
warga GDC, undang perwakilan ormas dan kita bicara baik-baik,”
tutupnya.(mia)