Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Imam Budi Hartono

DepokNews–Anggota DPR Provinsi Jabar yang juga Bakal Calon Wali Kota Depok dari PKS, Imam Budi Hartono (IBH) membeberkan hasil rapat bersama Pemkot Bekasi terkait kegiatan repites untuk orang dalam pengawasan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) yang direncanakan dilaksanakan besok di Stadion Patriot Kota Bekasi.

“Rencananya akan ada 1200 lebih orang yang akan dites repit tersebut. Nah menjadi kendala yaitu peraturan juknas dah juknis sebagai SOP di stadion patriot tersebut memang belum secara baik diatur,”ujarnya saat dikonfirmasi. Senen (23/3/2020).

Kendala selanjutnya kata IBH adalah berkumpul orang dalam satu tempat dengan melakukan tes Secara Drive thu. ” Pertanyaan nya bagaimana dengan orang yang nggak punya mobil atau orang yang naik motor. Orang yang tak punya kendaraan sama sekali, dan yang punya motor naik motor yang punya mobil naik mobil diantar oleh RT RW nya,”ungkapnya.

Kemudian ketika orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pemantauan (PDP) berkumpul dalam satu tempat meskipun jarak tidak dekat dikhawatirkan yang tidak terkena Covid-19 justru menjadi positif.

” ini yang kita khawatirkan. Untuk itu kami mengharapkan kepada Gubernur Jabar bisa berpikir ulang terhadap kegiatan tersebut,”katanya.

Selain itu IBH menanyakan jika nanti hasil pemeriksaan dari para ODP dan PDP ada beberapa yang hasilnya positif mau dibawa kemana mereka.

” Jadi mereka ditangani seperti apa dan infonya kalau ada 120 yang melakukan tes kemungkinan besar ada 5 persen akan positif. Bayangkan dari 5 persen tersebut ada 60 orang positif dan akan ditangani seperti apa, dan sop seperti apa. Apa lagi belum ada tempat untuk perawatan,”timpal IBH.

Lanjutnya untuk perawatan memang sempat diminta Asrama Haji Bekasi. Namun hingga saat ini belum ada jawaban apakah bisa dipakai atau tidak.

” Belum termasuk alat-alat kesehatan. Makanya kami mengharapkan tidak dilakukan besok jadi perlu ada persiapan teknik yang baik dan tidak terburu-buru melaksanakan,”terangnya.

Meski demikian IBH menyarankan kegiatan Rapites tetap dilakukan. Tapi tidak dilakukan secaramasal dan kedua melalui persiapan penganggaran yang baik.

” Kita harus hitung kebutuhan tenaga medisnya, peralatan penangan, betapa banyak tenaga medis kekurangan alat dalam rangka penangangan. Apalagi satu orang untuk perawatan pasien Covid-19 itu menghabiskan Rp 50 juta untuk penangannya. Bayangkan kalau ada 60 orang bisa dibayangkan hampir Rp 3 Miliar baru satu hari bagaimana kalau 14 hari,”tegasnya.

Oleh karena itu lanjut IBH setiap kebijakan harus dibutuhkan persetujuan DPRD dan tidak hanya pencitraan. Tapi bertujuan untuk mengatasi dan membantu warga yang terkena Covid-19.

” Makanya dari itu juga kita berpesan kepada masyarakat agar disiplin jaga jarak dan ngga boleh keluar rumah.
Sehingga tidak tambah banyak pasien dan kedisiplinan itu membantu pemerintah dan tenaga medis,”tuturnya.