DepokNews—Anggota DPRD Propinsi Jawa Barat dari Fraksi PKS untuk Dapil Kota Depok dan Bekasi mengkritisi banyaknya proposal yang diajukan warga tidak diverifikasi dinas terkait, tidak masuk dalam APBD dan tidak ada penjelasan dari Pemkot Jabar. Hal ini disampaikan Imam Budi Hartono pada sidang parpurna DPRD Jawa Barat dengan mengajukan interupsi.

“APBD Jawa Barat adalah milik rakyat Jawa Barat, semua warga Jabar berhak mendapatkan akses untuk memanfaatkannya. Untuk warga Depok Bekasi melalui saya sebagai anggota DPRD Jabar Dapil Kota Depok dan Bekasi coba mengusulkan dan memperjuangkan melalui mekanisme sesuai undang[undang yang berlaku,” jelas Imam Budi Hartono di Bandung, Kamis (15/11/20180

Menurut Imam Budi Hartono agar pengajuan warga bisa disetujuhi oleh Pemerintah  harus memenuhi berbagai persyaratan, antara lain:

  1. Lembaga / organisasi terakreditasi minimum 3 tahun
  2. Ada proposal pengajuan
  3. Masukan usulan di RKPD online sesuai waktu yang ditentukan
  4. Masuk dalam usulan KUA PPAS
  5. Verifikasi OPD/Dinas

“Permasalahan yang muncul adalah ke tidak mauan OPD/Dinas untuk memverifikasi membuat kerja keras rakyat jabar yang mengajukan usulan susah payah dan berbulan bulan tidak diverifikasi atau tidak mau dinas / opd memverifikasi, sementara tidak ada penjelasan kepada kami tentang hal tersebut mengapa terjadi,  sehingga usulan warga menjadi tidak masuk dalam APBD. Hal ini yang membuat saya interupsi di Paripurna sebanyak 2 kali kepada Gubernur  Jabar agar segera memberikan intruksi kepada  Dinas/OPD untuk  hal tersebut,” tegas Imam Budi Hartono.

Saya mohon maaf kepada warga yang telah mengusulkan proposal ke Jabar, lanjut Imam Budi Hartono,  karena tidak bisa cair akibat hal tersebut.

“Semoga di murni 2019 hal ini tidak terjadi lagi,” harap Imam Budi Hartono.