Bahas Transportasi, Komisi C DPRD Depok Konsultasi ke BPTJ

Posted on 7 views

DepokNews — Komisi C DPRD Kota Depok, Selasa (26/9/2017) melakukan kunjungan ke Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk melakukan konsultasi terkait banyak hal yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Rombongan Komisi C tersebut diterima oleh Dir BPTJ.

Adapun berbagai hal yang dibahas pada kesempatan tersebut antara lain: masalah kemacaetan dan daya dukung infrastruktur perhubungan/transportasi, masalah penyelesaian Terminal Jatijajar, masalah simpang sebidang dewi sartika, SSA, transportasi online dan lain-lain.

Terkait dengan Terminal Jatijajar BPTJ berharap Komisi C dapat mendorong percepatan penyerahan terminal oleh Pemkot Depok agar secepatnya bisa dituntaskan pembangunannya sehingga bisa segera dioperasikan.

Terkait dengan simpang sebidang Dewi sartika pihak BPTJ juga mendorong agar segera diajukan, apalagi PUPR telah membuat DEDnya. Agar BPTJ bisa membantu mengkomunikasikan dengan Pemerintah Propinsi Jawa Barat untuk kajian dan penganggarannya.

Sementara itu anggota Kom C sri utami mencermati perkembangan transportasi online yang kini semakin memadati jalan-jalan di Depok.
Ia mempertanyakan pembatasan kuota hal ini mengingat sampai hari ini tetap dibuka pendaftaran. Sri Utami memberi contoh jika 1 rental menerima 300anggota sementara di lingkungan jabodetabek ada ratusan rental belum lagi dari provider angkutan online tersebut.

“Jumlah kendaraan sebanyak inilah yg berputar-putar tanpa henti memenuhi jalan-jalan di Kota Depok. Pemerintah harus mengambil sikap, karena pelebaran jalan tidak akan menjadi solusi sepetti fly over UI yang baru 4 bulan lalu dilebarkan ternyata tidak juga memberi solusi. Karena kemacetan berpindah ke jalan berikutnya, padahal pelebaran tersebut telah memangkas RTH dan mengorbankan puluhan pohon tua yang berfungsi menyerap polutan serta supply oksigen,” jelas Sri Utami.

Menjawab persoalan tersebut dir BPTJ menyatakan masalah transportasi memang terintegrasi lintas kementrian. Hal ini yang saat ini tengah kembali dirunuskan permenhub setelah sebelumnya ditolak oleh MA.

Diharapkan dengan terbangun dan beroperasinya LRT, penambahan frekwensi CL, penambahan Transjabodetabek masyarakt akan kembali memilih transport publik sehingga masalah tersebut akan teratasi.