DepokNews– DPW Asosiasi Perumahan Sederhana Sehat Nasional (APERNAS) Jawa Barat Gelisah terkait harga rumah subsidi. Pasalnya, sampai hari ini Pemerintah atau Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat belum mengumumkan serta menetapkan harga rumah subsidi.

“Kita gelisah sampai saat ini belum diumumkan harga subsidi rumah subsidi oleh Pemerintah,”ujar Ketua DPW Apernas Jawa Barat Risma Ghandi seusai acara pertemuan Pengurus DPW dan DPD Apernas. Kalimulya, Cilodong, Rabu (30/1).

Risma mengungkapkan, salah satu dampaknya adalah belanja tanah dan kontruksi sangat erat dengan harga jual. Ia menuturkan, bagi pengembang perumahan yang sudah beli lahan belum bisa jual bisnisnya. Dengan adanya jeda waktu perputaran uang, lanjutnya, maka imbasnya pada pinjaman perbankan. “Biasanya ada kenaikan harga rumah sebesar 5-10 % untuk type rumah 30/60, 36/60 dan 30/72 khusus wilayah Jabar. Sebelumnya, kisaran harga rumah subsidi khusus Jabar 130 juta-138 juta di tahun 2018 dan perwilayah beda-beda. Selain itu, terkait dua produk program pembayaran rumah subsudi BP2BT dan ASN. Kami berharap agar sosialisasi dengan gencar dan realisasi agar punya Fltp (subsidi-red),”lanjutnya.

Kejelasan Perijinan Rumah Komersil Di Kabupaten Bogor
Sementara itu, Ketua DPD Apernas Kabupaten Bogor Indra berharap agar adanya kepastian hukum pada perijinan rumah komersil dll. Pasalnya, belum ada sosialisasi perda yang baru. Sementara, proses perijinan terhambat di tingkat Kecamatan. “Kita minta dispensasi untuk perijinan karena sudah ada bangunan dan lainnya dengan pertimbangan memperhatikan kearifan lokal. Sebab, belum ada sosialisasi pada pihak Asosiasi. Jangan sampai, mematikan investor,”tandasnya.
Dalam kesempatan tersebut juga dibahas terkait program kegiatan 2019, roadshow dan pelantikan pengurus. Tampak hadir penasehat Apernas H. Nasihun Syahroni dan para pengembang perumahan.