DepokNews–Fraksi PKS Kota Depok telah menyampaikan gagasan dan pandangannya terkait Kebijakan Umum Anggaran Penyesuaian 2020. T. Farida Rachmayanti perwakilan FPKS Depok di Badan Anggaran menjabarkan secara detail bahwa dengan kondisi pandemi Covid 19 yang masih belum bisa diprediksi berakhirnya maka kebijakan umum anggaran harus memberikan porsi yang optimal pada penanganan dan pencegahan penularan Covid 19. Menjadi tanggung jawab bersama baik eksekutif maupun legislatif memberikan perlindungan secara purna kepada warga Depok.

“Ada empat kebijakan umum yang telah disampaikan selama dua hari pembahasan. Baik secara off line maupun virtual,” kata Farida kepada depoknews.id, Ahad (23/8/2020).

Farida yang juga Aleg Dapil Beji Cinere Limo menjelaskan keempat kebijakan tersebut meliputi urusan kesehatan, ekonomi, keberdayaan ekonomi dan pembinaan dan pengawasan ketertiban.

Terkait kesehatan Fraksi PKS Depok, sebagaimana yang disuarakan Farida dalam sesi rapat dengan Dinas Kesehatan dan RSUD adalah antisipai dan persiapan dalam menghadapi dirupsi. Dalam rapat banggar terkait plafon prioritas anggaran sementara akan mendetailkan diantaranya, pertama, program survailance yakni pemantauan serta tracking yang dilakukan oleh berbagai pihak. Dalam hal ini faskes, kader kesehatan dan juga pokja kampung covid. Kedua, testing berdasarkan hasil pemantauan. Harus ditingkatkan jumlahnya, diharapkan minimal 800 test per pekan. Ketiga, memastikan program terapi yang bagi masyarakat. Kondisi ruang ICU dan daya dukung Labkesda.
Keempat, pemberdayaan keluarga. Keluarga harus bisa menjadi satgas covid terdepan dengan munculnya klaster baru perkantoran. Pendampingan dalam bentuk edukasi dan sosialisasi kepada keluarga harus masif.

Masalah ekonomi menjadi dampak utama dalam pandemi ini. Selain bantuan sosial langsung kepada warga terdampak, pemerintah juga penting untuk memulai strategi ketahanan pangan di setiap keluarga. Strategi pemberdayaan. Karena pandemi yg belum bisa terprediksi. Farida memandang kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan pangannya akan berdampak positif dalam jangka pendek dan panjang. Dalam jangka pendek yakni masa pandemi covid 19 akan mensubsidi kebutuhan pangan seperti sayur, protein dan lain lain. Dalam jangka panjang ini dapat menjadi potensi sumber daya kota yakni urban farming. Dan kondisi pandemi menjadi awal yg tepat untuk memulai, karena situasinya dalam kondisi kebutuhan bukan pilihan.

Sektor pendidikan menjadi sektor kedua yang terkena imbas pandemi. Farida yang mewakili FPKS menyampaikan urgensi dukungan kepada siswa dan keluarga dalam pelaksanaan program Belajar Dari Rumah (BDR). Ada dua hal yakni subsidi siswa tidak mampu untuk kuota internet melalui Dinas Pendidikan dan pemanfaatan jaringan informasi teknologi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
Yakni akses wifi dapat menjangkau ke rumah yakni melalui instalasi router.

Terakhir urusan pembinaan ketertiban umum. Menurut Farida dalam situasi pandemi menjadi hal strategis bukan hal teknis. Pengarahan, pendampingan, pengaturan masyarakat terutama kedisiplinan mengikuti protokol pencegahan covid di berbagai ruang publik. Misalnya mencegah kerumunan yg tidak perlu. Kantor Satpol PP harus dioptimalkan perannya dengan memberikan dukungan penuh terhadap program dan SDM-nya Fasilitasi anggaran yang memadai, menjadikan mereka dapat bekerja optimal.

“Kita akan kawal di pembahasan lanjutan yakni PPAS-P 2020. Kebijakan umumnya sudah disuarakan, tinggal memastikan untuk menjadi hal yang prioritas dalam hal penganggarannya,” pungkas Farida.