DepokNews–Jakarta (17-06) Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A., M.A. Aleg DPR RI F-PKS Dapil Jabar VI (Depok-Bekasi) dan Timwas Bencana DPR RI lakukan Kunjungan Kerja ke Kementerian Kesehatan RI bertempat di Ruang J. Leimena Gedung Adhyatma Jl. H.R. Rasuna Said Blok X.5 Kav. 4-9 Kuningan, Jakarta Selatan untuk memastikan Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 ini berjalan dengan baik.

Tim Pengawas Bencana Covid-19 DPR RI ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Bapak A. Muhaimin Iskandar yang juga Ketua Tim Pengawas DPR RI.

Adapun maksud kunjungan ke Kantor Kementerian Kesehatan RI adalah untuk memperoleh informasi mengenai Penanganan Covid-19 di seluruh Indonesia sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif dan empiris atas upaya yang telah dilakukan Kementerian Kesehatan RI dalam menangani penyebaran wabah tersebut.

Perlu diketahui Penyebaran Covid-19 secara global dan nasional masih terus bertambah setiap harinya. Sejak pertama diumumkannya penemuan kasus positif Covid-19 di Indonesia tanggal 2 Maret 2020, penyebaran Covid-19 di Indonesia masih mengkhawatirkan. Kasus baru masih meningkat. Penyebaran di 34 Propinsi dan 422 Kabupaten/Kota terjadi seiring dengan pergerakan orang antar wilayah di Indonesia. Penambahan jumlah kasus positif Covid-19 ini, sebagian besar tanpa gejala.

Kasus positif Covid-19 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020 pukul 12.00 WIB bertambah 1.111 kasus sehingga menjadi 36.427 kasus (13.213 dinyatakan sembuh, 2.048 meninggal dunia. Hingga kini tercatat sebanyak 13.923 orang PDP dan 37.538 orang ODP yang tersebar di 34 Propinsi dan 424 Kabupaten/Kota.

Berbagai upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 dilakukan pemerintah secara bertahap, mulai dari himbauan, peringatan, larangan, sampai ancaman pelanggaran penerapan jaga jarak dan pembatasan gerak. Dilanjutkan dengan pola skala jaga jarak yang awalnya berbasis pemerintah kabupaten/kota dan provinsi, meluas menjadi berbasis wilayah atau PSBB wilayah, kemudian ada PSBL di tingkat RW dengan zona merah (contohnya di DKI Jakarta).

Kebijakan yang sampai sekarang masih diterapkan adalah pola pembatasan gerak berupa himbauan diam di rumah, kegiatan bekerja dan belajar dari rumah, beribadah di rumah dan jangan mudik. Namun masih saja ada warga yang melanggar kebijakan tersebut sehingga penyebaran virus Corona semakin meluas. Bagi yang sudah terlanjur mudik, dilakukan rapid tes, jika hasilnya negatif dilakukan isolasi mandiri sedangkan jika hasilnya positif dirujuk ke rumah sakit terdekat. Saat ini mulai memasuki masa transisi dari masa pembatasan masif menuju aman, sehat dan produktif.

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja, pelaksanaan Undang-undang, pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan kebijakan pemerintah, Anggota DPR RI periode 2019 – 2024 telah membentuk Tim Pengawas Bencana DPR RI terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 sesuai Keputusan DPR RI Nomor: 6/DPR RI/II/2019-2020 tanggal 27 Februari 2020 Tentang Pembentukan Tim Pengawas DPR RI terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana. Tim Pengawas Bencana DPR RI terdiri dari satu orang Pimpinan dan 30 orang Anggota secara proporsional yang mewakili fraksi-fraksi di DPR. Tim bertugas untuk mengawasi pelaksanaan penanganan bencana pandemi Covid-19 serta menyampaikan hasil pengawasannya dalam Rapat Paripurna sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Nur Azizah apresiasi dan ucapkan terimakasih pada Menkes RI dan jajarannya atas usaha – usaha yang telah dilakukan untuk menanggulangi Pandemi Covid-19 ini.

Saya melihat banyak yang berkerumun, di jalanan sudah ramai, banyak yang tidak pakai masker dan tidak jaga jarak, seperti contoh jamuan makan siang di Kemenkes RI ini sudah menggunakan prasmanan, tidak seperti kemarin yang di Kemensos RI menggunakan nasi kotak. Apa memang ini sudah mulai normal seperti biasanya, atau new normal ala Kemenkes?, ujarnya.

Seperti pernyataan berbagai berita, bahwa lansia merupakan orang yang rentan tertular Covid-19. Berapa prosentase penderita Covid-19 dari kalangan lansia.

Selain itu, saya mendengar para Rektor universitas yang memiliki fakultas kedokteran menarik semua mahasiswanya yang sedang KOAS terkait pandemi Covid-19 ini mungkin dianggap berbahaya. Ribuan mahasiswa diminta pulang, diminta asyik melakukan Study From Home. Sementara di tengah masyarakat sedang terjadi dinamika edukasi publik untuk menerapkan PHBS dan pencegahan penyebaran VIRUS COVID-19. Semestinya, dibawah bimbingan para dokter senior dan dosennya, ribuan Mahasiswa kedokteran tersebut bisa dimobilisasi untuk membantu kondisi darurat Covid-19, yaitu memperkuat Gugus Tugas Covid-19 dibidang penyadaran perilaku PHBS dan sebagai tenaga terlatih Laboratorium uji COVID-19 untuk Rapid maupun SWAB Test. Jika itu dilakukan akan membantu pemerintah mengatasi kekurangan SDM trampil sekaligus menjadi pengalaman bersejarah bagi Mahasiswa dalam mengatasi Pandemi Covid-19 di Indonesia.

Letjen TNI (Purn) Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp. Rad. Menteri Kesehatan RI merespon pertanyaan Nur Azizah Tamhid seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa sudah mulai New Normal yang dilakukan secara bertahap, seperti hidangan makanan dalam acara ini yang menggunakan prasmanan karena kami yakin bapak ibu semua sehat.

Untuk prosentase lansia dengan yang non lansia korban Pandemi Covid-19 kami masih bingung harus menggunakan standar yang mana, karena WHO menerapkan untuk lansia itu usia 65 Tahun keatas, namun yang perlu diketahui karakteristik Penderita Covid-19 masing-masing daerah berbeda namun hampir semua yang meninggal ada penyakit dasar atau bawaan seperti contoh untuk DKI yang meninggal umumnya disertai hypertensi sedang untuk Jabar umumnya disertai Ginjal.

Untuk ribuan mahasiswa KOAS yang dipulangkan terkait Pandemi Covid-19 itu merupakan wewenang Kemendikbud dan bukan wewenang kami, namun seumpama mereka tetap masuk kerja tentunya kami siapVI melakukan pendampingan dan bimbingan serta backup agar tetap mengikuti Protokol Kesehatan ujar Menkes.