DepokNews- Saat ini pemerintah kehilangan standar pelayanan tanggap darurat dalam mengatasi bencana. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani, dalam acara Seminar Kebangsaan Fraksi Gerindra, di Hotel Santika Depok, Jumat (5/10/2018).
Muzani mengatakan, Indonesia memang negara rawan bencana, namun ketika menangani bencana saat ini seolah putus asa. Memang bencana ini terjadi berulang ulang di negara Indonesia, dan memang rawan bencana. Baik bencana gunung gempa tsunami dan itu berulang ulang.
“Namun dalam kasus Palu dan Donggala kami merasa pemerintah kehilangan standar pelayanan tanggap darurat yang menyebabkan pemerintah seperti putus asa dalam menjalankan pelayanan tanggap darurat itu,” katanya.
Dia menyontohkan, ketika terjadi bencana Tsunami di Aceh yang menyebabkan korban ratusan ribu saat itu saja pemerintah melakukan tanggap darurat. Kala itu, kata dia, tanggap bencana yang dilakukan adalah menerjunkan bahan makanan dari pesawat sampai kondisi aman untuk bekal. Kemudian pemerintah dengan kekuatan tentara relawan semua bergerak melalui darat melakukan evakuasi dan pembersihan.
“Penanggulangannya cukup cepat dan bagus. Begitu juga ketika gunung meletus di Sinabung juga sama. Tapi dalam kasus Palu dan Donggala saya merasa pemerinrah lambat dalam menangani itu. Pemerintah seperti kelelahan Lombok kemudian bencana Palu dalam waktu dekat. Apa yang terjadi pemerintah seperti ketinggalan layanan tanggap darurat seperti pemeribtah mengizinkan rakyatnya mengambil bahan makanan,” paparnya.
Di satu sisi itu adalah kedaruratan yang mungkin memotong keburuhan yang sangat mendesak namun di sisi lain itu adalah pendidikan yang salah dalam kedaruratan itu sehingga efeknya sampai sekarang. Menurutnya pemerintah tidak jujur menanggapi kedaruratan ini sehingga akhirnya pemerintah mengambil jalan pintas sendiri.
“Kenapa pemerintah tidak menggalang bantuan secara nasional semisal untuk melakukan mobilisasi bantuan Donggala dan Palu sehingga kita semua bisa bersatu padu. Dan itu yang diharapkan oleh kita. Tidak ada partai politik tidak ada pilpres kita harus menyelamatkan palu dan donggala dengab kekjyatan yang kita miliki,” ungkapnya.
Lebih lanjut dikatakan bahwa pemerintah jangan menyibukkan diri sehingga pemerintah mengambil jalan pintas yang menurutnya sangat keliru. Di sisi lain, kata Muzani, pada Sabtu (6/10) ada pembukaan Asian Para Games. Menurutnya ini tidak memungkinkan karena masih dalam suasana duka.
“Menurut saya sekali lagi itu adalah penghamburan uang. Di sisi lain kalaupun Asian Para Games tidak bisa ditunda, sederhanakan ini karena delegasi negara asia sudah pada datang. Saya kira harus memberikan simpati dan empati yang besar kepada saudara saudara kita yabg sedang menghadapi musibah ini,” tutup Muzani.(mia)